Berkah Tol Cisumdawu: ganti rugi infrastruktur yang mengubah nasib

Sejumlah siswi berjalan menuju Sekolah Dasar Negeri Cijolang yang terdampak pembangunan proyek Tol Cisumdawu di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 2019. Raisan Al Farisi/Antara Foto

 

Sebelum pembangunan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), Asep – lelaki 60 tahun, warga Sumedang, Jawa Barat – dulu bertani di lahan tandus seluas setengah hektare milik orang lain. Kini lahan itu tidak terawat lagi karena Asep sudah mendapatkan ganti rugi tol Rp 300 juta dan sekarang memiliki tanah sendiri untuk digarap.

Hidup Darsim juga berubah drastis. Sawah tadah hujan milik pria 50 tahun ini mendapat ganti rugi Tol Cisumdawu lebih dari Rp 2 miliar. Padahal sebelumnya, pekerjaannya bertani dan membuat gerabah dengan pendapatan sebulan tak pernah lebih dari Rp 600 Ribu. Tetangga yang sering membantu Darsim untuk mencukupi kebutuhannya mengatakan, “Alhamdulillah, Darsim tidak gila setelah mendapat uang tol.”

Saya mewawancarai 26 orang terkait dengan pembebasan lahan Tol Cisumdawu dari Januari hingga Agustus 2021 setelah sebelumnya mengamati proses ini sejak 2018.

Di sepanjang Cisumdawu, sebagian masyarakat merasa proyek tol adalah berkah. Bahkan tidak jarang mereka berusaha menyiasati beragam aturan dan jeda waktu untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi.

Mencari untung

Rumah hantu adalah sebutan bagi rumah yang sengaja dibangun setelah penetapan lokasi tol tapi sebelum proses verifikasi, untuk mendapatkan lebih banyak ganti rugi.

Peluang ini muncul karena semua hal di atas tanah seperti bangunan, pohon, patung, relief dan lainnya akan diganti rugi. Semakin banyak bangunan, semakin banyak ganti rugi.

Jeda waktu antara penetapan lokasi dan verifikasi yang bisa beberapa bulan bahkan tahun membuat masyarakat memanfaatkan peluang ini. Di Sumedang, fenomena rumah hantu sudah ada sejak Proyek Waduk Jatigede yang diduga merupakan kongkalikong berbagai pihak.

Fenomena ini marak lagi sejak proses pembebasan Cisumdawu Seksi 2 pada 2018, misalnya di Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara. Mereka bahkan sengaja menempatkan manekin di jendela yang seolah-olah seperti penghuni rumah apabila dilihat oleh petugas verifikasi lapangan dari jauh. Selain rumah, dibangun pula patung dan relief ala kadarnya agar bernilai tinggi karena termasuk seni.

Dua orang yang saya wawancara membangun rumah hantu dengan pembagian hasil bersama pemilik tanah. Kedua orang ini mengaku “berjudi” karena tidak ada kepastian mendapatkan ganti rugi. Dua tahun setelah rumah hantu dibuat, Atep mendapatkan hampir Rp 20 juta setelah mengeluarkan Rp 3,5 juta untuk membuat satu rumah hantu. Oni mendapatkan hampir Rp 100 juta dari enam rumah dan kandang hantu dengan biaya Rp 24 juta dan hanya lima yang disetujui mendapatkan ganti rugi.

Pemerintah sepertinya tidak terlalu mempedulikan trik-trik ini, karena berfokus pada kecepatan penyelesaian tol untuk mendukung Bandara Kertajati yang sekarang menjadi bandara hantu sesungguhnya.

 

Yang mendapat berkah

Belasan orang yang saya temui umumnya mengatakan bahwa kehidupan mereka lebih baik setelah mendapat ganti rugi tol. Uang ganti rugi itu umumnya digunakan untuk membeli rumah, sawah, dan kendaraan baru.

Mereka bisa membeli rumah di perumahan-perumahan baru yang sekarang menjamur di sekitar proyek tol. Sembari menunggu proses pembangunan rumah, mereka mengontrak di sekitar lokasi lama. Umumnya, mereka enggan berpindah jauh dari rumah sebelumnya, walau jaraknya lumayan jauh dari pusat kota.

Tidak sedikit pula yang membeli sawah baru. Dari harga pasaran, beberapa orang mengatakan bisa membeli sampai tiga kali lipat luas lahan sebelumnya. Lokasinya kadang-kadang tidak sedekat tanah sebelumnya, tapi dengan kendaraan baru yang mereka miliki, mereka bisa lebih mudah mengaksesnya. Proyek tol ini tidak secara signifikan menaikkan harga tanah di sekitarnya.

Beberapa narasumber saya mengalokasikan uang ganti rugi tol untuk keperluan konsumtif seperti membeli beberapa peralatan elektronik dasar atau menyelenggarakan acara sosial seperti pernikahan dan sunatan. Pandemi tidak terlalu berdampak untuk acara sosial di tingkat desa di sana.

Perlu waktu penelitian lama untuk melihat apakah uang ganti rugi tol betul-betul mengubah kehidupan mereka yang tergusur, tapi dalam waktu dekat dapat disimpulkan mereka menikmati berkah tol.

 

Yang menjadi korban

Korban sesungguhnya dari proyek tol adalah warga kampung yang terdampak tol tapi lahannya tidak mendapat ganti rugi.

Di Dusun Cidempet, Desa Cibeureuyeuh, Kecamatan Conggeang, Sumedang, sebagian besar bangunan terkena proyek tol, mulai dari rumah sampai masjid. Namun, ada 15 rumah berjauhan tersisa yang berada di pinggiran dusun yang berdekatan dengan sawah.

Pada tahap awal, mereka tidak mendapatkan ganti rugi tol karena rumah-rumah mereka tidak termasuk dalam penetapan lokasi. Tetapi, apabila tol sudah jadi, mereka akan kehilangan seluruh akses terhadap kehidupan, mulai dari air yang dialirkan melalui selang dari pengunungan, sampai akses jalan kampung yang selama ini digunakan.

Setelah melalui berbagai proses, 15 rumah itu berikut tanahnya akan mendapatkan ganti rugi dari proyek untuk tanah dan bangunan, tapi tidak termasuk pepohonan.

Korban lainnya adalah warga dusun sekitar yang jaraknya dalam radius tertentu dari jalur tol. Seorang warga yang biasanya menjual surabi ke tetangga, kehilangan pelanggan karena sebagian besar sudah pindah.

Umumnya mereka tidak menuntut apa-apa, dan merasa berkah tol tidak bersama mereka.

 

Politik tanah

Saya melihat politik tanah Presiden Joko “Jokowi” Widodo, terutama yang terkait infrastruktur, serupa dengan strategi lainnya: mengucuri sumber daya berlimpah kepada lawan politik dan akhirnya mengubah mereka menjadi pendukung fanatik.

Sumber daya itu bisa berupa posisi menteri, komisaris atau dalam konteks infrastruktur: ganti rugi tanah yang jauh di atas harga pasar.

Undang-Undang (UU) No. 2 tahun 2012 memberikan dasar hukum pengambilan tanah masyarakat untuk kepentingan umum; sampai saat ini setidaknya 70 ribu hektare lahan telah dibebaskan untuk infrastruktur dengan hanya sedikit penolakan.

Persoalan proyek Tol Cisumdawu serupa dengan persoalan Tol Trans Jawa yaitu terkait hambatan bagaimana pemerintah mendapatkan tanah untuk proyek tol dari warga yang marah.

Salah satu hambatan adalah ganti rugi yang rendah atau seperti di tol lainnya, hanya sesuai harga pasar berdasarkan hitungan pemerintah.

Sebelum Jokowi, proyek Tol Cisumdawu yang dimulai 29 November 2011 ini menemui banyak kendala, terutama pada pembebasan lahan. Dua tahun setelah dimulai, pembebasan tanah baru 27% di Seksi 1 dan 50% di Seksi 2 dari enam seksi yang direncanakan. Namun demikian, pemerintah waktu itu tetap optimis, proyek akan selesai pada 2016 sesuai target waktu itu.

Walaupun target Jokowi agar Tol Cisumdawu bisa beroperasi September 2021 meleset, persoalan terkait lahan lebih kecil karena masyarakat melihatnya sebagai berkah tol.

Studi-studi sosial-anthropologis mendalam terkait dampak proyek-proyek infrastruktur bagi penduduk yang terkena sejauh ini belum ada yang menonjol; riset-riset yang sudah ada sebagian besar terkait dampak ekonomi, lingkungan, ekologi, dan lain-lain. Semoga artikel ini bisa memicu penelitian lebih lanjut.

Catatan penulis: seluruh nama narasumber yang disebut bukan nama sebenarnya.

 

Sumber: Lihat


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments