Anies Heran Rapat Pemberhentian Gubernur Disorot: Kenapa Cuma DKI?

Rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 jadi sorotan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku heran mengapa hal ini terjadi.

Padahal, kata Anies, usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hanya terjadi di DKI Jakarta. Melainkan di seluruh provinsi di Indonesia.

“Yang jelas bahwa, proses yang terjadi di Jakarta itu dialami oleh semua provinsi, dialami oleh semua kabupaten/kota yang periodenya berakhir 2022. Makanya yang heran, kok DKI Jakarta yang jadi berita. Padahal sudah semua tempat mengalami hal yang sama,” kata Anies usai menghadiri Jakarta Investment Forum di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).

Anies mengatakan, hal yang dibutuhkan masyarakat ibu kota saat ini informasi mencerahkan. Bukan informasi yang membingungkan dan memicu adanya perdebatan kurang produktif.

“Toh kita semua ingin Jakarta yang lebih maju, suasana lebih bersatu, itu lah keinginan kita semuanya,” tambah Anies.

Menurut Anies, penggantian Gubernur dan Wakil Gubernur adalah proses yang biasa dalam sebuah siklus kehidupan. Sebab, setiap roda pemerintahan akan selalu menemukan titik awal dan akhir.

“Tapi gini, kita semua tahu bahwa di dalam sebuah siklus kehidupan, ada awal, ada akhir. Kita semua, ada datang, ada pergi. Itu sesuatu yang sejak kita masih kecil adalah sesuatu yang terbiasa saja,” kata Anies.

Masa Jabatan Berakhir 16 Oktober 2022

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan-Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Penetapan jadwal pemberhentian keduanya bakal dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 13 September 2022 mendatang.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan penjadwalan rapat paripurna tersebut merupakan amanat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran No. 131/2188/OTDA Kemendagri terkait usulan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan pelaksanaan rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.

Pelaksanaan rapat paripurna dimaksudkan untuk penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian. Adapun usulan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur.

Reporter: Winda Nelfira

Sumber: Info. [tin]

Sumber: Lihat


Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Close
Open
×
x